Yayasan Tunas Karya
Buka Pikiran - Sentuh Hati - Bentuk Masa Depan
Buka Pikiran - Sentuh Hati - Bentuk Masa Depan
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat ketercapaian standar prasarana pendidikan sekolah dasar di Kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan metode survei. Hasil kajian menunjukkan bahwa tingkat ketercapaian prasarana pendidikan sekolah dasar mencapai 60,94%. Tingkat ketercapaian yang tegolong rendah ini antara lain disebabkan oleh masih minimnya prasarana yang dimiliki sekolah. Di samping itu, kondisi kualitas prasarana banyak mengalami kerusakan berat sehingga tidak layak untuk digunakan. Jenis-jenis prasarana pendidikan yang ketercapaiannya di atas rata-rata meliputi ruang kelas, ruang pimpinan, ruang guru, dan tempat bermain. Sebaliknya, prasarana pendidikan yang ketercapaiannya di bawah rata-rata meliputi ruang UKS, ruang perpustakaan, dan jamban(toilet). Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketercapaian prasarana pendidikan di kota Banjarmasin belum memenuhi persyaratan standar nasional pendidikan
Abstract: Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji, menganalisis, dan menemukan hambatan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif pada studi atau hasil kajian yang relevan dan hasil pemantauan ujian nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa ujian berbasis komputer dapat dilaksanakan di seluruh wilayah atau satuan pendidikan bila didukung oleh perangkat komputer dan internet. Agar pelaksanaan ujian berbasis komputer dapat berjalan dengan lancar, satuan pendidikan harus menyiapkan perangkat keras, jaringan internet, dan jaringan lokal komputer. Selain itu, hasil kajian model ujian nasional berbasis komputer adalah menghemat biaya penggandaan naskah, keamanan naskah, memudahkan distribusi bahan, mudah menjangkau seluruh wilayah, keamanan, mudah proses penskoran, dan memungkinkan pencetakan sertifikat hasil ujian dilakukan setelah ujian berlangsung. Hambatan model ujian nasional berbasis komputer antara lain cakupan wilayah yang luas, perangkat keras, sarana internet, dan dukungan para pemangku kepentingan. Namun demikian, pelaksanaan ujian nasional dapat dilaksanakan di seluruh wilayah seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Kajian ini menyimpulkan bahwa penerapan ujian nasional berbasis komputer secara langsung dalam wilayah terbatas baik kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional akan memotong rangkaian penyelenggaraan ujian nasional sehingga membantu pemangku kepentingan dan hasil ujian nasional berupa nilai dan sertifikat ujian nasional akan segera diperoleh atau dimiliki peserta didik setelah pelaksanaan ujian berlangsung, tidak seperti selama ini, dimana peserta didik harus menunggu lama untuk memperoleh hasil tersebut
Abstract: Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji peran pemerintah daerah dalam pengimplementasian Kurikulum 2013, terutama terkait dengan (1) sosialisasi, (2) pendidikan dan pelatihan (diklat) guru, kepala sekolah dan pengawas, (3) pengadaan dan distribusi buku, (4) pendanaan, dan (5) monitoring dan evaluasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif, data dikumpulkan dengan cara focus group discussion (FGD). Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pemerintah daerah pada umumnya tidak menyediakan anggaran secara khusus untuk kepentingan sosialisasi Kurikulum 2013, melakukan sosialisasi kepada guru, kepala sekola, pengawas umumnya yang disisipkan melalui berbagai kegiatan rapat dinas, workshop, seminar, pendidikan dan pelatihan, dan kegiatan-kegiatan seperti KKG, MGMP, KKS, dan forum pengawas sekolah; (2) peran pemerintah daerah dalam pendidikan dan pelatihan Kurikulum 2013 terbatas sebagai koordinator; (3) pemerintah daerah menjadi sangat berperan dalam mengatasi keterlambatan pengadaan dan distribusi buku, yaitu dengan cara memfasilitasi pengadaan compact disc (CD) pengganti buku, dan berkoordinasi dengan sekolah untuk memenuhi kebutuhan buku; (4) dalam hal pendanaan, pemerintah daerah mulai terlibat di tahun kedua implementasi Kurikulum 2013, sebagian besar pemerintah daerah menyediakan anggaran melalui APBD dalam berbagai bentuk, sebagian besar untuk melatih guru dan yang lainnya umumnya untuk melatih kepala sekolah dan pengawas; dan (5) pemerintah daerah umumnya belum melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Kurikulum 2013 karena selain masih dalam proses implementasi, pengetahuan pelaku monitoring dan evaluasi mengenai Kurikulum 2013 di daerah masih terbatas. Penelitian ini meyimpulkan bahwa peran pemerintah daerah masih belum signifikan dalam pengimplementasian Kurikulum 2013.